Pelarangan Kasasi atas Vonis Bebas Dibatalkan

Putusan ini mengukuhkan praktik yang selama ini berjalan.
ASH/NOV

Pro kontra praktik kasasi atas vonis bebas akhirnya disudahi. MK memutuskan bahwa terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini terjadi setelah MK mengabulkan sebagian ketentuan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

MK membatalkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP itu. Ini artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.

"Menyatakan frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusannya

Permohonan ini diajukan Idrus, seorang pensiuan PNS Pemkab Pasaman Sumatera Barat yang terbelit kasus korupsi. Ia menilai pasal itu bersifat multitafsir dan tidak tegas yang mengakibatkan pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil.

Adanya frasa "..kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi. Akibatnya, pemohon dalam posisi tidak mendapatkan kepastian hukum apakah penuntut umum boleh mengajukan kasasi atau tidak.

Menurut pemohon, putusan Pengadilan Tipikor Padang yang telah membebaskan pemohon seharusnya sudah final. Sebab, sesuai Pasal 244 KUHAP penuntut umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun, faktanya penuntut umum bisa melakukan upaya kasasi sepanjang putusan bebas itu dianggap sebagai bukan bebas murni.

Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP karena bertentangan dengan UUD 1945. Atau menyatakan Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali sepanjang diartikan dengan tegas melarang jaksa mengajukan kasasi baik dengan alasan bebas murni maupun bebas tidak murni.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP tidak memberikan upaya hukum biasa (kasasi) terhadap putusan bebas. Ini berarti fungsi MA sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan di bawahnya sama sekali ditiadakan.

"Tanpa bermaksud menilai putusan MA, kenyataan selama ini beberapa putusan bebas tidak diajukan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi bisa diajukan kasasi dan MA mengadilinya. Padahal, Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik," kata Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki.

Karena itu, guna menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa "kecuali terhadap putusan bebas."

Meski begitu, Mahkamah menegaskan putusan ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan MA yang telah diputus sebelumnya. Sebab, sesuai Pasal 47 UU MK, setiap putusan MK berkekuatan hukum mengikat sejak diucapkan atau tidak berlaku surut. Lagipula, MK juga tidak berwenang menilai putusan MA.

"Putusan bebas yang diajukan kasasi, tidak boleh diartikan MA pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja MA sependapat dengan pengadilan di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi," kata Akil mengingatkan.

Dalam putusan ini, salah satu Hakim Kontitusi Harjono mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Menurutnya, Pasal 244 jo Pasal 67 KUHAP merupakan perlindungan HAM terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena pernah menjadi terdakwa. Perlindungan seseorang yang telah diputus bebas tidak hanya melarang pengajuan banding, terdakwa berhak menuntut ganti rugi seperti diatur Pasal 68 jo Pasal 95 KUHAP.

"Dihilangkannya frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' dalam Pasal 244 KUHAP secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal penghilangan itu tidak ada dasar konstitusionalnya," kata Harjono.

Direktur Litigasi Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan putusan MK ini seolahmengukuhkan praktik yang selama ini berjalan. Namun ia menilai putusan ini akan mengakibatkan proses peradilan menjadi makin panjang.Ketika seorang terdakwa sudah dinyatakan bebas, masih dibuka peluang jaksa untuk mengajukan kasasi. "Pasal 244 KUHAP itu sebenarnya untuk melindungi seseorang, kalau sudah dinyatakan bebas seharusnya sudah dong," katanya.

Terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono menyambut baik putusan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu sarana kontrol agar hakim tak gampang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa. "Karena masih ada sarana kontrol berupa upaya hukum atas semua putusan pengadilan."

Sumber : http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt515443599911e/pelarangan-kasasi-atas-vonis-bebas-dibatalkan
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...

Macam - Macam Penggolongan Hukum

Berikut ini adalah sedikit informasi tentang macam-macam penggolongan hukum, yakni :

1. Hukum berdasarkan sumbernya

Sumber Formal
Sumber formal yaitu sumber hukum yang dilihat dari segi pembentukannya, di antaranya adalah :
- Undang-Undang (UU). Undang-Undang (UU) merupakan suatu bentuk peraturan yang dibuat dan di sahkan oleh pihak-pihak yang berwenag.
- Hukum Kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang terbentuk dengan sendirinya oleh masyarakat melalui peraturan yang tidak tertulis.
- Yurisprudensi Yaitu sumber hukum yang berasal dari putusan hakim dan memiliki kekuatan memikat.
- Traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara.
- Doktrin Doktrin adalah pendapat dari parah ahli hukum.
Sumber materil sumber materil yaitu sumber yang menentukan isi hukum berupa perasaan hukum,keyakinan hukum individual, pendapat umum dll. Doktrin bersifat adil, dan bersifat riil
2. Hukum berdasarkan bentuknya
- Hukum Tertulis, yaitu semua peraturan yang di bukukan dan tertulis serta di sahkan oleh pihak-pihak yang berwenang.
- Hukum Tidak tertulis adalah hukum yang di buat oleh masyarakat melalui peraturan yang tidak tertulis contoh: Hukum adat.
3. Hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua, yaitu :
- Hukum Privat
- Hukum Public.

4. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat
berlakunya juga terbagi dua, yaitu :
- Hukum Nasional
- Hukum Internasional.
5. Hukum berdasarkan masa berlakunya, dibagi menjadi ;
- Hukum positif
- Hukum yang di cita-citakan
- Hukum universal

6. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya
- Hukum materil
- Hukum formal

7. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat memaksa

8. Hukum berdasarkan wujudnya terbagi dua, yaitu :
- Hukum objektif
- Hukum Subjektif.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...

Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

Banyak sekali perusahaan yang mencoba menjebak dan mengakali para buruh yang tidak mengerti dengan membuat kesepakatan upah di bawah upah minimun, penjelasan yg saya kutip dari hukumonline.com sebagai berikut
1. Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).
 
2. Larangan tersebut, menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan –bahkan- aspek hukum administrasi.
a.    Dari aspek hukum pidana, kesepakatan (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuan penangguhan dari yang berwenang) merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
b.    Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 ayat 4 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causa-nya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalah null and void, batal demi hukum (vide Pasal 52 ayat [3] UU Ketenagakerjaan).
c.    Dari aspek hukum administrasi, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep-231/Men/2003 dan Pasal 2 ayat (3) Permenekartrans. No. Per-01/Men/I/2006, bahwa apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada –telah- kesepakatan untuk –membayar- menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerj/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Gubernur setempat). Dengan kata lain, walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan (penangguhan) tidak dapat diterapkan.
 
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, atas dasar kesepakatan saja (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) tidak cukup sebagai dasar untuk membayar upah menyimpang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan. Hemat saya, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi dalam segala hal dengan meningkatkan produktivitas.
 
4. Sekedar untuk dipahami, bahwa pada prinsipnya besaran upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur (UMR/UMS) untuk suatu periode tertentu bukanlah merupakan dasar pembayaran upah untuk seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi hanyalah merupakan standar upah untuk pekerja/buruh tertentu, yakni:

a.    pada level jabatan atau pekerjaan (job) terendah (vide Pasal 14 ayat [1] Permenaker Nomor Per-01/Men/1999);

b.    masa kerja 0 tahun atau masa kerja tahun pertama (vide Pasal 14 ayat [2] Permenaker Nomor Per-01/Men/1999); dan/atau

c.    masih lajang (vide Pasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012)
Dengan demikian, bagi pekerja/buruh yang level jabatannya lebih tinggi (di atas job yang terendah), masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau telah mempunyai tanggungan (secara resmi), maka besaran upahnya tentu bukan lagi standard UMR/UMS, akan tetapi harus disesuaikan berdasarkan struktur dan skala upah (vide Pasal 1 angka 2 dan 3 Kepmenaker No. Kep-49/Men/IV/2003)
 
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...

Membaca Muatan dan Implikasi Permenaker Outsourcing oleh: Juanda Pangaribuan *)

Masih banyak celah hukum. Pekerja dan pengusaha punya hak yang sama untuk mengujinya ke MA.
Rasanya tak berlebihan bila tahun ini disebut sebagai tahunnya 'outsourcing'. Betapa tidak, sepanjang tahun ini marak terjadi demo dan mogok nasional yang salah satu tuntutannya adalah penghapusan outsourcing.

Aneka unjuk rasa buruh tersebut semakin lengkap dengan keberadaan dua produk hukum yang berkaitan dengan outsourcing.

Di awal tahun 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menerbitkan putusan terkait ketentuan outsourcing. Produk hukum MK yang teregistrasi dengan No. 27/PUU-XI/2011, dibacakan pada17 Januari 2012.

Menjelang akhir tahun 2012 pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tanggal 19 November 2012(Permenaker Outsourcing).Di bawah ini akan diuraikan beberapa poin muatan dan apa implikasi dari penerapan Permenaker Outsourcing ini.

A.           Konsideran
Pada bagiankonsideran,PermenakerOutsourcingini disebut merujuk pada UU No. 3 tahun 1951tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dan Keppres No. 84/P Tahun 2009.

Masih pada bagian konsideran, Permenaker Outsourcing ini menjelaskan bahwa dua Kepmenakertransyang mengatur mengenai outsourcing dinilaisudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.Hal ini ditegaskan pada bagian Ketentutan Penutup yang menyatakan dua kepmenakertrans itu sudah tak berlaku sejak diundangkannya Permenaker Outsourcing.

Dua keputusan menteri itu adalah Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Kepmenakertrans Nomor Kep. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Memperhatikan konsideran
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...

PENGERTIAN SUBSTANSI

Substansi dapat ditafsirkan sebagai
'yang membentuk sesuatu,' atau yang
pada dasarnya merupakan sesuatu atau
dapat disempitkan menjadi itu.
Pembahasan mengenai substansi akan
selalu terkait dengan esensi (essence).
Esensi ialah hakekat barang sesuatu.
Setiap substansi mengandung
pengertian esensi; tetapi tidak setiap
esensi mengandung pengertian
substansi.Aristoteles menunjukan
bahwa substansi dapat dikatakan
merupakan sesuatu yang di dalamnya
terwujud esensi. Substansi dipandang
sebagai sesuatu yang adanya terdapat
di dalam dirinya sendiri.
Pengertian Substansi
Jika kita memperhatikan secarik kertas,
kertas tersebut mempunyai kulitas-kualitas
yang tertentu, namun kertas tadi tidak
nampak seperti kualitas-kualitas itu. Jika
bangun kertas tersebut diubah, kertas tadi
tetap merupakan kertas. Karena itu yang
dinamakan kertas bukanlah bangunnya, atau
warnanya, atau sesuatu kualitasnya yang lain
yang dapat ditangkap oleh indera.
Yang dinamakan kertas ialah substansinya,
yaitu kertas.Jadi kalau anda bertanya sekali
lagi kepada saya, mudah-mudahan John Locke
bisa memberi jawaban, setelah lama berselang
John Locke menunjukan bahwa kita tidak akan
dapat mengetahui substansi secara langsung,
melainkan secara tidak langsung. Karena itu ia
menamakan substansi terdalam itu "sesuatu
yang saya tidak tahu apa"Bentuk (Form)
Bentuk ialah struktur.Perkataan 'bentuk'
mempunyai sejumlah makna. Salah satu
diantaranya dapat kita lihat dalam cara
berikut ini. Jika kita memperhatikan sebuah
meja kayu, kita akan sependapat bahwa meja
itu dapat dibedakan dua unsur yang kedua-
duanya mutlak diperlukan agar terdapat
sebuah meja tersebut.
Pertama-tama ada kayunya. Jelas bahwa meja
kayu ini tidak akan ada, jika tidak terbuat
dari kayu. Sebelumnya kita telah sepakat
untuk menyebut kayu sebagai materi yang
darinya meja itu dibuat. Tetapi perhatikanlah
bahwa kayu yang sama itu dapat dibuat
menjadi kursi atau bahkan tempat tidur.
Apa yang membedakan meja dengan kursi dan
tempat tidur ialah strukturnya. Inilah yang
kita namakan bentuk. Harus diingat bahwa
yang kita maksud bukan hanya bangunnya,
karena meja itu dapat mempunyai bangun yang
berlainan.
Yang kita maksudkan ialah strukturnya.
Sebuah patung dapat mempunyai bentuk
manusia, dan bangun yang berlain-lainan
semuanya dapat menyatakan bentuk yang sama
itu. Tetapi tidak sebuah pun yang mempunyai
esensi manusia, karena patung itu bukan
manusia, substansinya tetap sebuah batu.
Esensi yang tewujud dalam materi akan
mempunyai bentuk yang khusus dan bentuk itu
dapat dicontoh. Perkataan 'bentuk' kadang-
kadang juga berarti pola barang sesuatu. Jika
kita berbicara tentang bentuk syair, yang kita
maksudkan sebagai polanya yang dilawankan
dengan isinya.
……Interupsi……, bisakah kita minta bantuan
Aristoteles?
Pendapat dari Aristotles mengatakan bahwa
realitas terdiri atas berbagai benda terpisah
yang menciptakan suatu kesatuan antara
bentuk dan substansi. "Substansi" adalah
bahan untuk membuat benda-benda, sedangkan
"bentuk" adalah ciri khas masing-masing benda.
(red.saya menganggap bahwa 'bahan, benda-
benda, atau benda', tidak berarti materi yang
nyata saja, melainkan memiliki arti luas
sebagai 'sesuatu').
Jika 'ayam mati –dan tidak berkotek lagi
—'bentuk'—nya tidak ada lagi. Satu-satunya
yang tinggal hanyalah 'substansi' ayam itu.
Substansi selalu menyimpan potensi untuk
mewujudkan 'bentuk' tertentu.
Dapat kita katakan bahwa 'substansi ' selalu
berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan.
Setiap perubahan alam, masih menurut
Aristoteles, merupakan perubahan substansi
dari yang "potensial" menjadi "aktual". Sebutir
telur ayam mempunyai potensi untuk menjadi
seekor ayam. Ini tidak berarti bahwa semua
telur ayam menjadi seekor ayam—banyak
diantaranya berakhir di atas meja sarapan
sebagai telor ceplok, telor dadar, telor orak-
arik, tanpa pernah menjadikan nyata potensi
mereka.
Pandangan perbedaan yang diberikan
Aristoteles antara "substansi" dan "bentuk

Sumber : http://www.isomwebs.com/2012/pengertian-substansi/
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...

PERATURAN KERJA HARIAN ATAU KARYAWAN LEPAS

Ketentuan untuk karyawan harian atau karyawan lepas diatur dalam Kepmen 100 tahun 2004 tentang "etentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu", sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/kontrak kerja)

Pasal 11
Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya (dengan kata lain tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu)

Pasal 12
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
b. nama/alamat pekerja/buruh.
c. jenis pekerjaan yang dilakukan.
d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

»»  Baca Selanjutnya...